Ada Yang Berbeda di Draf Revisi KUHAP terkait Penangkapan, Apa Perubahannya?

Revisi Aturan Penangkapan dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP)

DPR sedang membahas revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang akan mengalami perubahan dalam aturan penangkapan. Berikut adalah perbandingan antara ketentuan yang diatur dalam draf RKUHAP dan KUHAP yang berlaku saat ini:

A. Ketentuan Penangkapan dalam Draf RKUHAP:

1. Wewenang Penangkapan:

• Penyidik dan Penyidik Pembantu berwenang melakukan penangkapan atas perintah Penyidik untuk kepentingan penyidikan.

• Penyidik Polri, Kejaksaan Republik Indonesia, KPK, dan TNI AL memiliki wewenang khusus.

1. Syarat Penangkapan:

• Minimal harus ada 2 alat bukti terkait dugaan tindak pidana.

1. Prosedur Penangkapan:

• Penyidik harus memperlihatkan surat tugas dan surat perintah kepada tersangka, termasuk memberikan salinan kepada keluarga atau orang yang ditunjuk tersangka.

• Penangkapan tanpa surat perintah dapat dilakukan dalam kasus tertangkap tangan.

• Penangkap harus segera menyerahkan yang tertangkap beserta barang bukti kepada penyidik.

1. Masa Penangkapan:

• Maksimal 1 hari, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang.

• Penangkapan melebihi 1 hari dihitung sebagai masa penahanan.

1. Pengecualian Penangkapan:

• Tidak dapat dilakukan jika ancaman pidananya hanya pidana denda kategori II (seperti dalam UU KUHP 2023), kecuali tersangka tidak memenuhi panggilan penyidik secara sah.

B. Ketentuan Penangkapan dalam KUHAP yang Berlaku Saat Ini:

1. Wewenang Penangkapan:

• Penyidik dan Penyidik Pembantu berwenang melakukan penangkapan atas perintah penyidik untuk kepentingan penyelidikan.

1. Syarat Penangkapan:

• Dilakukan terhadap yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

1. Prosedur Penangkapan:

• Petugas kepolisian wajib memperlihatkan surat tugas dan surat perintah kepada tersangka, serta memberikan salinan kepada keluarga.

1. Masa Penangkapan:

• Maksimal 1 hari, kecuali dalam kasus tertentu.

1. Pengecualian Penangkapan:

• Tidak dilakukan terhadap pelaku pelanggaran, kecuali jika tidak memenuhi panggilan penyidik secara sah.

Revisi dalam draf RKUHAP menghadirkan detail lebih spesifik mengenai penangkapan, termasuk wewenang berbagai lembaga, syarat minimal alat bukti, serta pengecualian untuk kasus denda tertentu. Diharapkan perubahan ini akan meningkatkan ketepatan dan perlindungan hak tersangka dalam proses hukum pidana.